GenPI.co 
Tak dipungkiri kasus kekerasan dan diskriminasi pada anak sudah di level memprihatinkan. Bahkan KPAI menyebut 161 kasus telah terjadi di lingkungan pendidikan selama 2018.
Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukun dan Keamanan mendukung program ‘Sekolah Ramah Anak’ (SRA) yang telah dijalankan oleh KPAI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Program tersebut merupakan sekolah nonformal yang menjamin hak dan perlindungan anak di pendidikan.
“Kita harus bergerak sekarang juga, kita mulai dengan memperbaiki iklim sekolah. Kita dorong terus, untuk menjalankan sekolah ramah anak. Mengisinya dengan hal bermanfaat, sehingga tak ada celah bullying,” tutur Brigjen TNI Gamal Haryo Putro, Kepala Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam saat talkshow HUT KORPRI, Selasa (27/11).
Pada talkshow yang bertempat di Plaza Timur Senayan, Jakarta tersebut, Gamal menekankan untuk menghindari kekerasan, anak perlu dibekali pendidikan moral yang baik dari rumah. Disini peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan cara bersikap yang benar. Dirinya juga menyingung bahwa revolusi mental juga perlu dilakukan.
“Revolusi mental dirancang bersifat partisipatif dengan lebih menekankan pada tindakan aksi nyata dan dimulai dari nilai dan aspek pendidikan,” imbuh Gamal.
Ia juga menambahkan pembinaan rohani serta pengawasan terhadap pergaulan anak juga sebaiknya bisa dijalankan dengan seimbang. Untuk itu pihaknya terus mengawasi dan mendukung perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
Untuk diketahui, Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan nonformal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
