GenPI.co 
GenPI.co - Penduduk Myanmar dan aktivis hak asasi manusia menuding junta militer memanfaatkan pandemi covid-19 sebagai senjata politik.
Mereka menyebut militer Myanmar yang merebut kekuasaan dari pemimpin sipil pada Februari 2021 lalu untuk mengonsolidasikan kekuatan dan menghancurkan opisisi.
“Mereka (militer)telah berhenti mendistribusikan peralatan perlindungan pribadi dan masker,” kata kata Yanghee Lee, Mantan pakar hak asasi manusia Myanmar PBB kepada Associated Press, dikutip Santu (31/7).
BACA JUGA: Timur Tengah Memanas, Iran Mulai Frontal, Israel Jadi Korban
Anggota pendiri Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar ini juga mengatakan bahwa militer juga menutup akses terhadap rumah sakit bagi masyarakat yang dicurigai mendukung demokrasi.
“Mereka menangkap dokter yang mendukung gerakan pembangkangan sipil,” tambah Yanghee Lee.
BACA JUGA: Komedian Tua ini Dibunuh Taliban, Seluruh Afghanistan pun Marah
Lee juga menyebut bahwa ada pelarangan penjualan oksigen kepada warga sipil dan orang-orang yang tidak didukung junta militer (SAC/State Administration Council)
“Jadi mereka menggunakan sesuatu yang dapat menyelamatkan orang-orang melawan orang-orang. Militer menjadikan covid sebagai senjata,” katanya.
BACA JUGA: Eks Anak Buah SBY Endus Siasat Jahat di Balik Desakan Lockdown
AP melaporkan bahwa mereka berupaya menghubungi Wakil Menteri Informasi Myanmar Zaw Min Tun untuk menanggapi tuduhan tersebut. Namun tidak ada jawaban.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
