GenPI.co 
GenPI.co - Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan harus memerhatikan dan menghormati hak-hak perempuan di negara itu.
Hal tersebut diungkapkan Menteri luar negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Senin (12/9), selama konferensi pers bersama dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha, ibu kota Qatar.
Di juga juga mengatakan masih terlalu dini bagi Qatar untuk mempertimbangkan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban.
BACA JUGA: Taliban Bolehkan Wanita Afghanistan Kuliah, Tapi...
"Kami selalu meminta kepada Taliban dan pemerintah, kami menekankan permintaan itu kemarin, bahwa pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi, termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan di Afghanistan," kata Sheikh Mohammed.
Saat berkuasa selama 1996-2001, Taliban menerapkan pembatasan secara keras terhadap hak-hak perempuan, antara lain melarang perempuan mendapatkan pendidikan maupun bekerja.
BACA JUGA: Mencekam! 3 Malam Berturut-turut Roket dari Gaza Sasar Israel
Ada kekhawatiran bahwa pembatasan seperti itu akan kembali diberlakukan setelah Taliban kembali ke tampuk kekuasaan pada Agustus.
Qatar sendiri, kerajaan absolut yang tidak membolehkan partai-partai politik muncul, juga mendapat kritik dari Human Rights Watch dan kalangan pembela HAM terkait sikapnya menyangkut perempuan.
BACA JUGA: Korea Utara Uji Coba Rudal Jarak Jauh, AS Langsung Bereaksi Keras
Kendati kebebasan di negara Teluk itu relatif berjalan, perempuan masih dikenai sistem perwalian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
