GenPI.co 
Tak hanya itu, Abdul mengatakan pihaknya menilai pernyataan PBB dan pejabat Barat itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip internasional.
"Hukuman kolektif dan sanksi dari PBB atas nama hak-hak perempuan dan kesetaraan itu sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Balkhi, menanggapi laporan PBB itu.
Sebagai informasi, Taliban mengambil alih pemerintahan yang didukung Barat pada Agustus 2021.
BACA JUGA: Kelaparan Karena Tak Dapat Gaji Pensiun, Eks PNS Afghanistan Protes ke Taliban
Mereka mengatakan menghormati hak-hak perempuan sesuai interpretasi mereka terhadap hukum Islam.
Pemerintah Barat telah mengatakan bahwa Taliban perlu mengubah kebijakannya terkait hak-hak perempuan, termasuk indikasi bahwa mereka akan membuka sekolah menengah khusus perempuan.
BACA JUGA: Donald Trump Mengancam, Pemimpin Taliban Sampai Bilang: Saya Mengerti, Yang Mulia
Hal itu menjadi salah satu syarat agar pemerintahan Taliban diakui oleh dunia internasional. (ant)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
