GenPI.co 
GenPI.co - Utusan khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan bahwa negara Asia Tenggara itu sedang dalam krisis, dengan konflik yang meningkat, jaringan kriminal yang “tidak terkendali” dan penderitaan manusia pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dilansir AP News, Julie Bishop menyampaikan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB pada hari Selasa dalam laporan pertamanya sejak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres April lalu bahwa “para aktor Myanmar harus bergerak melampaui mentalitas zero-sum saat ini.”
Tentara Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada bulan Februari 2021 dan menekan protes tanpa kekerasan yang meluas yang menuntut kembalinya pemerintahan demokratis, yang menyebabkan meningkatnya kekerasan dan krisis kemanusiaan.
BACA JUGA: Konflik Warga di Nduga dan Lanny Jaya Mereda, Pj Gubernur: Mari Jaga Tanah Papua
Tahun lalu, tiga milisi etnis bersenjata yang kuat telah menguasai wilayah, membuat militer pemerintah makin terdesak dalam pertempuran yang telah memaksa ratusan ribu warga sipil meninggalkan rumah mereka.
Menurut PBB, 3 juta orang mengungsi di seluruh Myanmar dan sekitar 18,6 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan.
BACA JUGA: Utusan PBB untuk Suriah Sebut Dampak Konflik Gaza dan Lebanon Bisa Jauh Lebih Buruk
Bishop menyerukan diakhirinya kekerasan, dengan menekankan bahwa “Tidak banyak kemajuan yang dapat dicapai dalam memenuhi kebutuhan rakyat selama konflik bersenjata terus berlanjut di seluruh negeri.”
Mantan menteri luar negeri Australia itu mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan pemerintah, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, serta perwakilan oposisi, organisasi etnis bersenjata, kelompok perempuan, pembela hak asasi manusia, dan banyak negara.
BACA JUGA: Minhwan Ftisland Vakum Karena Konflik Perceraian
Dia tidak memberikan rincian tentang pertemuan tersebut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
