GenPI.co 
GenPI.co - Indonesia tak banyak bicara tapi langsung ambil langkah diplomatik sebagai anggota ASEAN, dengan mengirimkan surat kepada PBB tentang persengketaan antara ASEAN dan China dalam mengklaim Laut China Selatan (LCS).
Surat itu dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada 26 Mei 2020 yang berisikan dukungan pemerintah Indonesia atas keputusan Permanent Court of Arbitration di Den Haag, 2016 silam.
BACA JUGA: Kesaksian Jenderal Gatot Nurmantyo, Mengerikan!
Keputusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan berpihak pada Filipina dalam kasus yang dibawa Manila untuk melawan China atas sengketa teritorial di laut.
Dalam surat itu Indonesia juga menegaskan bahwa peta sembilan garis putus-putus menyiratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional.
Selain itu, surat yang dikirimkan Indonesia juga menyerukan tentang kepatuhan penuh terhadap hukum internasional.
BACA JUGA: Jokowi Makin Puyeng, Bikin Tim Tiap Minggu Tapi Tak Ada Terobosan
"Sebagai Negara Peserta UNCLOS 1982, Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan bahwa ia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," isi surat tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
