GenPI.co 
GenPI.co - Parlemen Thailand telah mengesahkan perubahan pada hukum pidana negara, memberikan perempuan hak aborsi penuh pada trimester pertama kehamilan mereka.
Kelompok pro-pilihan telah memenuhi langkah tersebut dengan pujian yang diredam. Mereka mengatakan amandemen tersebut tidak cukup jauh dan memperingatkan bahwa banyak perempuan mungkin masih beralih ke aborsi ilegal yang berisiko.
BACA JUGA: Monster Laut Iran Punya Rudal Kiamat, Jumlahnya Ratusan
“Merupakan perkembangan positif untuk memiliki dasar hukum tertentu yang memungkinkan aborsi, tetapi tidak cukup untuk memastikan bahwa semua wanita hamil dapat mengakses aborsi dan hak reproduksi mereka dimajukan,” kata penasihat hukum senior untuk Asia dengan Pusat Hak Reproduksi, Jihan Jacob dalam pernyataannya, seperti dilansir dari AFP, Selasa (9/2/2021).
Hingga saat ini wanita di Thailand dapat melakukan aborsi legal hanya jika kehamilan tersebut diakibatkan oleh pemerkosaan, atau jika melahirkan menimbulkan risiko kesehatan fisik atau mental bagi ibunya, atau janinnya mengalami gangguan dan hanya berdasarkan kebijaksanaan dari penyedia layanan kesehatan berlisensi.
Amandemen yang disetujui legislator pada 25 Januari akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan tersebut selama 12 minggu pertama kehamilan mereka.
“Bukan itu yang kami inginkan, tapi saya pikir ini kemajuan,” jelas Dr Wayo Asawarungruang, seorang dokter dan anggota parlemen dari partai oposisi Move Forward yang telah mendorong hak aborsi yang lebih luas.
Peraturan baru ini akan menempatkan Thailand di antara negara-negara yang lebih liberal tentang hak reproduksi di Asia Tenggara, di mana Vietnam tidak menetapkan batasan istilah untuk aborsi sementara Filipina menganggap aborsi yang dipaksakan sebagai kejahatan kecuali untuk menyelamatkan nyawa perempuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
