GenPI.co 
GenPI.co - Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan militer Myanmar tentang "konsekuensi parah" jika mereka menanggapi dengan keras protes yang telah terjadi di seluruh negeri setelah kudeta 1 Februari lalu.
"Dunia saat ini tengah mengawasi militer Myanmar, dan segala bentuk tindakan keras kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi yang parah," kata juru bicara PBB, Farhan Haq dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Seasa (16/2/2021).
BACA JUGA: Myanmar Bak Negara Mati! Semua Sunyi Kecuali Tank
Sebelumnya, Myanmar mengalami juga pemadaman internet kedua pada Senin (15/2/2021) setelah hari ke-10 demonstrasi menentang kudeta dan meningkatnya kehadiran pasukan dan kendaraan militer.
Kelompok pemantau internet NetBlocks mengatakan pemadaman mulai berlaku pada pukul 1 pagi waktu setempat (18:30 GMT) tetapi konektivitas itu pulih delapan jam kemudian.
“Layanan internet di #Myanmar telah dipulihkan dari jam 9 pagi setelah malam kedua di bawah jam malam internet membuat penduduk offline dan tanpa suara setelah kudeta militer,” demikian pernyataan NetBlocks.
Sejumlah kecil orang kembali berkumpul di Yangon, sebagai kelanjutan dari protes selama berhari-hari yang menuntut militer, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari, mundur dan membebaskan para pemimpin terpilih negara itu termasuk Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun.
Sementara, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang melacak penahanan, menyatakan keprihatinan bahwa militer dapat menggunakan pemadaman internet untuk "melakukan kegiatan yang tidak adil termasuk penangkapan sewenang-wenang".
Dilaporkan juga setidaknya 426 orang telah ditangkap sejak kudeta dan 391 masih ditahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
