GenPI.co 
Sanksi tersebut, yang telah lama dituntut oleh kelompok hak asasi manusia, melarang investor dan bank UE melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut.
“MEHL dan anak perusahaannya menghasilkan pendapatan (untuk militer), oleh karena itu berkontribusi pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang merusak demokrasi dan supremasi hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar,” kata Uni Eropa.
Mereka membuat tuduhan yang sama terhadap MEC dan menekankan bahwa sanksi itu dirancang untuk menghindari 'kerugian yang tidak semestinya' bagi rakyat Myanmar.
Sementara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa tanggapan internasional yang kuat yang didasarkan pada upaya regional yang bersatu, dan mendesak 'aktor regional untuk memanfaatkan pengaruh mereka untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan, pada akhirnya, temukan jalan keluar yang damai dari bencana ini.
Selain itu, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 orang, yang bergabung dengan Myanmar di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada tahun 1997, akan mengadakan pertemuan puncak khusus tentang kudeta dan akibatnya pada 24 April.
BACA JUGA: Seruan Maut Warga Myanmar Ajak Indonesia Tantang Junta Militer
Pendahulu Guterres, Ban Ki-moon, juga mendesak dewan untuk bergerak melampaui pernyataan mencela menjadi tindakan kolektif dan untuk ASEAN, yang mengambil keputusan berdasarkan konsensus dan tidak campur tangan dalam masalah yang dianggapnya sebagai masalah domestik, untuk menanggapi lebih banyak dengan kuat.
“Anggota ASEAN, Singapura, Malaysia, dan Indonesia harus menyerukan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah internal,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
