GenPI.co 
"Kesepakatan DPR itu terjadi 15 hari yang lalu ya ketika masa sidang paripurna. Kita tidak tahu apakah ada pembahasan teknis detail seperti itu," ungkap Putra Nababan.
Namun, anggota Komisi X DPR RI ini meyakini Megawati sudah memahami bahwa keputusan untuk merombak kabinet adalah kewenangan presiden atau hak prerogatif.
Sebab, ia mengatakan bahwa Ketum PDI Perjuangan itu juga pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI.
"Saya yakin ibu Ketum yang merupakan Presiden kelima Indonesia mengerti betul kewenangan presiden. Memahami betul ketatanegaraan, dan juga tentunya hal-hal strategis yang selalu dibahas bersama presiden," bebernya.
Putra Nababan tak menampik bahwa Presiden Jokowi juga kerap bertemu Megawati untuk konsultasi.
Pertemuan itu, kata dia, sudah dilakukan sejak saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI periode 2014-2019.
"Beliau berdua sering berjumpa di Bogor, dan Teuku Umar. Memasuki periode kedua juga sama. Artinya ini suatu rutinitas yang dilakukan oleh beliau berdua untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol," ungkap Putra Nababan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, jika PDIP serius 'back up' mungkin posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud ditambah Ristek akan aman dalam kocok ulang kali ini.
Back up PDIP itu memang tak bisa diprediksi secara pasti. Namun, kunjungan Nadiem ke Megawati Soekarnoputri setidaknya menjawab spekulasi tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
