GenPI.co 
“Bagaimana mungkin ada lembaga negara mengkhianati amanat dari negara itu sendiri? Ironis. Kegagalan asesor dalam menerjemahkan konsep wawasan kebangsaan justru berdampak pada pelanggaran HAM yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga, bisa dikatakan, pelaksanaan asesmen ini cacat secara etika moral maupun konstitusi karena menyalahgunakan gagasan nasionalisme untuk mengintimidasi praktik keagamaan seseorang,” ujarnya dikutip GenPI.co (10/5)
Selain itu, Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan keabsahan hasil asesmen mengingat antara tajuk asesmen dengan muatan soal seakan tidak sinkron.
Sejumlah pertanyaan TWK juga dinilai janggal karena tidak relevan dengan nilai kebangsaan dan cenderung tendensius.
“Model TWK ini seperti jauh panggang dari api. Wawasan kebangsaan tidak bisa diujikan dengan model soal yang terindikasi membenturkan antara kelompok satu dengan yang lainnya, apalagi hingga mengadu nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan. Sehingga, keabsahan asesmen ini patut dipertanyakan karena tidak seutuhnya mencerminkan ekspresi kebangsaan yang menghormati kebhinekaan dan nilai ketuhanan,” jelasnya.
Alhasil, Anggota Baleg ini meminta KPK dan BKN untuk menganulir hasil asesmen TWK yang sarat dengan sejumlah masalah tersebut.
Belakangan, santer beredar sebanyak 75 pegawai yang tidak lolos KPK adalah para pegawai yang dikenal sebagai lokomotif pemberantasan korupsi yang saat ini tengah menangani sejumlah kasus kakap, salah satunya adalah Novel Baswedan. Terbaru, SK penonaktifan mereka juga sudah beredar di masyarakat.
“Demi kemaslahatan lembaga dan publik, lebih baik dibatalkan saja hasilnya,” usulnya. (*)
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
