GenPI.co 
GenPI.co - Istana sampai hari ini belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin blak-blakan menegaskan tidak ada intervensi pemerintah dalam penonaktifan 75 pegawai KPK.
BACA JUGA: Ancaman Pangdam Jaya Bikin Gemetar: Saya Berdiri Paling Depan
"Umpamanya ada yang memberikan penilaian bahwa ini ada upaya pemerintah dan intervensi presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK, ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat sangat biadab," jelas Ali Ngabalin dalam keterangannya, Rabu (12/5).
"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses diada-adakan, karena di-UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," sambungnya.
Sementara itu, mantan Komisioner KPK Busyro Muqqodas tegas menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Beber Mafia Alutsista: Saya Dipanggil Presiden
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
