GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mempertahankan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang mengevaluasi praktik politik yang berbasis pada antikorupsi.
Sayangnya, independensi KPK di mata publik saat ini sudah hilang sejak mengalami ‘pembusukan’ lima hingga sepuluh tahun terakhir.
“Jadi, tak perlu ribut-ribut soal peralihan kepegawaian KPK menjadi ASN seperti sekarang ini,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (18/5).
BACA JUGA: Rocky Gerung Sentil Sikap Jokowi, Tak Ada yang Tahu Mau Presiden
Lebih lanjut, Rocky mengkritik pernyataan sikap Presiden Jokowi terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi ASN.
“Dia bilang jangan memakai TWK sebagai satu-satunya penilaian, ya, tapi cuma itu yang dipakai dalam penilaian tes ASN pegawai KPK,” ungkapnya.
Filsuf itu menilai bahwa pernyataan sikap dari Presiden Jokowi adalah wujud dari kemunafikan dan kepengecutan.
“Kemunafikan itu bukan sesuatu yang personal, tapi rezimnya sendiri adalah rezim munafik. Kita cuma melihat bahwa presiden ditawan oleh berbagai faktor, lalu dia tak mampu untuk mengambil sikap. Itu juga wujud dari kepengecutan,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
