GenPI.co 
Selain itu, Rocky memaparkan bahwa KPK rawan menjadi ‘taman bermain’ dari berbagai macam kepentingan, mulai dari partai politik, presiden, DPR, jaksa, polisi, dan masyarakat sipil.
“Kepentingan masyarakat sipil itu yang diabaikan oleh presiden, karena dia hanya mau menjaga keseimbangan di antara kepentingan politik tadi dan tak mau membaca kepentingan masyarakat sipil,” paparnya.
Rocky menegaskan bahwa KPK sebenarnya didirikan dari kepentingan sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat sipil di atas segalanya.
“KPK dihasilkan dari rahim politik masyarakat sipil dan fondasi filosofi dari pembentukan KPK itu tak dipahami oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN.
BACA JUGA: Mendadak Rocky Gerung Tantang KPK: Silakan Pecat, Nanti Rakyat...
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK.
"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
