GenPI.co 
GenPI.co - Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklarifikasi beredarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," kata Dahnil dalam keterangannya yang diterima GenPI.co, Selasa (1/6/2021).
Menurut dia, dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.
BACA JUGA: Anies & Ganjar Paling Diharapkan Jadi Presiden 2024, Prabowo?
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik," tegas dia.
Kata dia, Kementerian Pertahanan sendiri akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik.
BACA JUGA: Prabowo di Pilpres 2024, Pengamat Beberkan Peluangnya
Dahnil menambahkan, sesuai dengan direktif, Presiden Joko Widodo ingin ada kejelasan 5 tahun sampai dengan 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alpalhankam apa saja.
"Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," jelasnya.
BACA JUGA: Prabowo Bakal Meminang Puan di 2024, Ahli Hukum Top Angkat Bicara
Dengan demikian, kata Dahnil, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
