GenPI.co 
Merespons permintaan para penyidik senior KPK termasuk Harun Al Rasyid, Ali Ngabalin mengungkit pernyataan yang sempat diungkap mereka pada 2019 lalu.
Menurut Ali Ngabalin, saat itu mereka sendiri yang menyatakan lebih baik keluar daripada menjadi ASN KPK.
"Tapi kalau penyidik senior, yang tadi disebut (Harusn Al Rasyid), sejak 2019 itu teman-teman di situ sebutkan. Bahwa ada ingat nggak sempat ditulis juga, tentang pilihan 3 orang kawan-kawan, sahabat-sahabat penyidik itu yang memilih berhenti daripada harus menjadi pegawai aparatur sipil negara, sejak 2019 itu mereka sudah berhenti," jelasnya.
BACA JUGA: Suara Lantang Din Syamsuddin Mengejutkan: Ingat Balasan Allah
Ali Ngabalin mengaku heran, jika kini ada pihak yang meminta Jokowi untuk membantu nasib mereka.
Ali Ngabalin pun memastikan tidak mungkin Presiden Jokowi bisa terlibat dalam urusan internal lembaga tinggi negara.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Kersen Sangat Mujarab, 7 Penyakit Kronis Nyerah
"Setelah Presiden keluarkan statemen kemarin, mereka berlindung lagi di balik statemen itu. Padahal pernyataan serta merta itu kan jelas ya, tes wawasan kebangsaan itu bukan satu-satunya penyebab untuk harus memberhentikan pegawai itu, tentu saja KPK dan BKN pasti tahu," ujar Ali Ngabalin.
"Dalam posisi ini tidak mungkin, saya pastikan tidak mungkin Presiden bisa terlibat dalam urusan internal dalam urusan lembaga tinggi negara yang dalam Pasal 3 UU 19 tahun 2019 itu menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenang KPK itu independent, tidak bisa diintervensi lembaga manapun," imbuhnya.(*)
Dana Haji Yang Tertunda, Dikemanakan?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
