GenPI.co 
GenPI.co - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyarankan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan panggilan Komnas HAM.
Pemanggilan itu sendiri terkait laporan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Kapitra, Komnas HAM tidak memiliki kapasitas untuk menangani urusan tersebut.
BACA JUGA: Amarah Pimpinan PA 212 ke Yaqut Mengejutkan, Isinya..
“Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/6).
Menurut mantan advokat Habib Rizieq Shihab itu, kemenangan Komnas HAM adalah seputar tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
BACA JUGA: Akademisi Curiga, Tuntutan 6 Tahun Habib Rizieq, Ada Narasi...
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan genocide (pembantaian besar-besaran),” kata Kapitra.
BACA JUGA: Sebut Harun Masiku dan KPK, Petrus: Itu Tuduhan Orang Sakit Jiwa!
Itu sebabnya, dia merasa aneh ketika Komnas HAM ikut-ikutan mengurusi hal-hal yang yang diluar yudiksinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
