GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pandangannya terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Kemarahan Presiden Jokowi saat itu diakibatkan target pembangunan dan dana bantuan sosial (bansos) yang tak tercapai.
Menurut Ngorang, ada banyak masalah yang terjadi di lapangan ketika melakukan pembangunan, salah satunya adalah pembebasan lahan yang terhambat mendapat perlawanan dari sang pemilik tanah.
BACA JUGA: Klaster Agama Dahsyat! Said Aqil Dan Haedar Nashir Saling Pepet
Ngorang menegaskan bahwa sang pemilik tanah seharusnya bisa setuju, karena pembebasan lahan itu dilakukan untuk proyek negara.
“Itu bukan untuk proyek pribadi, tapi untuk negara,” paparnya.
BACA JUGA: Patung Bung Karno Dieksploitasi untuk Bikin Suara PDIP Meroket
Oleh karena itu, Ngorang mengatakan jika sang pemilik tanah tak setuju, pemerintah akan menitipkan uang kompensasi ke pengadilan.
“Uang itu akan dititipkan di pengadilan jika tak tercapai kesepakatan. Lalu, proyek akan terus berjalan,” katanya.
BACA JUGA: Gerindra Usung Prabowo di 2024, Sandi Mundur Pelan-pelan
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa hal tersebut akan bertambah rumit jika kepemilikan tanah tidak jelas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
