GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua di DPR RI Komarudin Watubun mengatakan bahwa pelaksanaan otsus menjadi sebuah kebutuhan mendesak.
Hal itu disampaikan Komarudin saat berbicara pada webinar bertajuk 'Menyatukan Hati, Membangun Papua' yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Hotel Ambhara, Jakarta, Sabtu (16/6).
“RUU Otsus Papua 2021 menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua, percepatan pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Komarudin.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini kemudian menguraikan enam usulan yang diajukan fraksinya dalam evaluasi Otsus Papua.
Yakni, dana Otsus diambah, dana Otsus difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
BACA JUGA: Tokoh Papua Skakmat DPR Soal Otsus, Telak!
Kemudian, pemekaran wilayah untuk pemerataan, pembentukan badan otonomi khusus Papua, pembentukan partai politik lokal dan secara parsial pemilihan Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) oleh DPR Papua.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya menekankan arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
BACA JUGA: Mahfud MD Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Otsus Papua
Kapolri menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia sangat mencintai Papua.
Karena itu, dia mengingatkan agar jajaran Satgas Operasi Nemangkawi selalu solid dan bersinergi untuk menjaga wilayah yang berada di ujung Timur Indonesia itu.
“Yakinkan kepada masyarakat sehingga pendekatan soft approach terus dilakukan walaupun terhadap gangguan keamanan dilakukan tindak hukum secara terukur dan tegas,” kata Argo mengutip arahan Kapolri kepada Stgas Operasi Nemangkawi.
Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia Prof Paulus Wirutomo mengingatkan, bahwa membangun Papua sudah menjadi isu internasional.
“Karena itu pembangunan untuk rakyat mayoritas harus segera dimulai agar pemerintah tidak terjebak dengan tuntutan-tuntutan politis kelas elite menengah (soal pelanggaran HAM, dialog dan referendum),” pungkas Paulus. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Rakyat Papua Tak Terurus, Siapa yang Menikmati Dana Otsus Rp80 T?
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
