Herzaky Beberkan Ambisi Moeldoko, Memalukan

GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tindakan yang dilakukan KSP Moeldoko terhadap Menkumham dinilai memalukan.

“Dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan,” ujar Herzaky di Jakarta, Jumat (25/6).

Selain itu, Moeldoko dianggap tidak mencerminkan ketidakpeduliannya membantu Presiden Jokowi, yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas.

BACA JUGA:  Novel Baswedan Beberkan Isi Kontrak TWK, Isinya Mengejutkan

“Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden. Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya,” tuturnya.

Kedua, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.

BACA JUGA:  Strategi Maut PA 212 Dibongkar, Dukungan Capres Terkuak

“Legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, yang mana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk,” kata Herzaky.

Ketiga, Menkumham disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah.

BACA JUGA:  Plt Pengganti Anies Baswedan Orang Dekat Jokowi, Nih Orangnya

“Namun, dalam gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan,” imbuhnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News