GenPI.co 
GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun memberi respons terkait pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang menggugat Kemenkum HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Refly Harun, kasus ambil alih Partai Demokrat ini sangat bergantung pada sinyal istana sebagaimana kasus-kasus lainnya.
Bahkan, Refly juga mengatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menegur KSP Moeldoko dengan keras terkesan seperti mendukung kubu KLB Deli Seradang.
BACA JUGA: Demokrat KLB Bongkar Tiga Alasan Penting, Kubu AHY Siap-siap Saja
“Jokowi sama sekali tidak mempersoalkan tindakan Moeldoko, bahkan bisa dibilang diam-diam menyetujui,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (27/6).
“Bargaining position Moeldoko kuat kalau berhasil menguasai Demokrat. Bukan tidak mungkin bisa jadi capres atau cawapers,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengamat Bongkar Strategi Moeldoko, Ternyata...
Seperti diketahui, Pengajuan gugatan tersebut dilayangkan dalam rangka meminta kepengurusan hasil KLB disahkan.
Hal ini merupakan upaya agar KSP Moeldoko menjabat sebagai Ketua Umum sedangkan Jhoni Allen diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.
BACA JUGA: Itu Representasi dari Keputusan Jokowi, Kok Moeldoko Menggugat?
“Upaya merebut Partai Demokrat itu belum selesai. Masih ada ancaman bagi pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
