GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang blak-blakan menilai, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk kontrol sosial.
"Sebagai Presiden, Jokowi adalah pusat koordinasi penyelenggara negara. Ditangan seorang Presiden arah politik dan ekonomi ditentukan. Apalagi Indonesia menganut sistim presidensial. Kekuasan Presiden ada disemua bidang karena sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan." jelas Sahat Simatupang dalam keterangannya yang dikutip GenPI.co, Jumat (2/7).
Menurut Sahat Simatupang, Jokowi sebagai opinion leader sekaligus sebagai pusat koordinasi penyelenggara negara tentu aksi nyatanya ditunggu.
BACA JUGA: Instruksi Presiden Jokowi Tegas Seret Polri, Bikin Kapolri Listyo
"Kalau Jokowi ngomong A kemudian rakyat mengartikan itu sebagai sebuah janji kan rakyat menunggu. Kalau kemudian omongan atau janjinya itu belum terlaksana, setidaknya sejak 2014 lalu atau tujuh tahun setelah jadi Presiden, wajar rakyat bersikap," ungkap Sahat Simatupang.
Padahal, beberapa janji Jokowi yang masih jadi ganjalan adalah penguatan pemberantasan korupsi dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
BACA JUGA: Suplemen Neurobion Forte Pink Khasiatnya Dahsyat, Cespleng!
"Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 berjanji akan memperkuat KPK, bahkan menyebut penyidiknya jangan hanya 60 orang saja. Namun yang kami lihat justru sebaliknya, penyidik KPK yang berintegritas tergusur dari KPK. Nah, apakah salah kalau mahasiswa kemudian berkesimpulan Jokowi ngomong A, tapi faktanya B." beber aktivis 98 ini.
Selain itu, ada janji Jokowi yang membuat aktivis 98 masih menyimpan kegundahan adalah penyelesaian pelanggaran HAM penembakan mahasiswa Trisakti Mei 1998 dan kerusuhan SARA dengan banyak korban etnis Tionghoa.
BACA JUGA: Jangan Sepelekan, Khasiat Suplemen Enervon C Sangat Mencengangkan
"Moral politik Jokowi dipertaruhkan karena dia pernah berjanji saat kampanye Pilpres 2014 akan menuntaskan pelanggaran HAM. Dan siapapun pasti sependapat, penembakan mahasiswa Trisakti dan kekerasan yang dialami etnis Tionghoa pada Mei 1998 adalah pelanggaran HAM." jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
