GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mendukung pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali.
Dengan demikian, kebijakan PPKM darurat bisa lebih efektif menekan kasus positif Covid-19.
Ia menyatakan apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pelaksanaan di lapangan harus diperketat.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata Anas Thahir dalam keterangannya, Rabu (14/7).
Anas juga mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih supaya PPKM darurat bisa lebih efektif.
Anas menuturkan salah satu catatan PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan antara lain masih banyak nonesensial atau nonkritikal beroperasi seperti biasa.
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," kata Anas.
Menurut Anas, pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.
BACA JUGA: PPKM Darurat Diperpanjang, Ekonomi Indonesia Mengerikan
Selain Anas, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi juga mendukung perpanjangan PPKM darurat.
Ia mengatakan, apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 harus dipikirkan secara matang.
"Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kami mengawasi kebijakan tersebut," kata Nurhadi. (antara/jpnn)
BACA JUGA: Pimpinan DPR Ungkap PPKM Darurat 6 Minggu: Jangan Multitafsir...
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
