GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan Presiden Jokowi perlu membina Ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Selain Ketua KPK, yang perlu dibina kementerian lain di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Menkumham Yasonna Laoly, Kepala LAN Adi Suryanto, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Ketua KASN Agus Pramusinto.
"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Rabu (21/7).
BACA JUGA: Anak Buah Kapolri Tegas, Mafia Kartel Kremasi Jenazah Disikat
Ombudsman, kata Robert, juga meminta Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN perlu mengambil alih kewenangan terkait pengalihan status 75 pegawai KPK.
"Perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi ASN," katanya.
BACA JUGA: Suara Keras Politikus Gerindra, Erick Thohir Ngawur
Menurutnya presiden perlu melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian. (*)
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
