GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pendapatnya terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh dua anggota TNI AU terhadap warga sipil di Merauke, Papua.
Kasus tersebut membuat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto marah besar dan memerintahkan kedua anggota tersebut untuk diberi sanksi secepatnya.
Selain itu, Hadi meminta KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militernya (Dansatpom).
BACA JUGA: Soal Kekerasan TNI, Stafsus Angkie Yudistia Minta Maaf ke Difabel
Menurut Ngorang, harus ada perubahan dalam pembinaan untuk aparatur negara, baik militer maupun sipil.
“Mereka harus diberikan pembinaan moral bagaimana cara menghadapi masyarakat,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (28/7).
BACA JUGA: Soal Calon Panglima TNI, Pakar: Harus Loyal kepada Presiden
Ngorang mengatakan bahwa sebagai aparatur negara yang sedang bertugas, mereka harus menaati peraturan dalam menghadapi rakyat.
“Aturan itu ada aturan hukum dan moral. Kalau hukum jelas, tertulis juga sanksinya. Namun, aturan moral tak semudah itu memberi tahunya,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa aturan moral harus mendalaminya secara ontologis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
