GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak membeberkan realitas adanya diskriminasi hukum. Dia mencontohkan kasus yang terjadi saat Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri minta maaf.
Irjen Eko mengakui kegaduhan itu berasal dari dirinya. Dia mengaku tidak hati-hati dengan rencana bantuan Rp 2 triliun yang akhirnya menimbulkan kegaduhan.
"Hukum tajam, bahkan melampaui batas kewajaran untuk lawan politik penguasa, sementara tumpul terhadap pendukung rejim," ujar Zaki kepada GenPI.co, Sabtu (7/8).
BACA JUGA: Babak Baru Kasus Rp 2 T, Seorang Wanita Berhijab Angkat Suara
Menurutnya, Eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab merupakan salah satu contoh telanjang bagaimana ketidakadilan hukum terjadi.
Dia divonis 4 tahun karena dianggap menyebarkan berita bohong. Selain itu, 8 dan 5 bulan terkait kerumunan di Petamburan dan Mega mendung.
BACA JUGA: Tembak Roket ke Israel, Hizbullah Disanjung Setinggi Langit
"Sementara banyak pihak lain yang melakukan hal serupa (melanggar prokes dengan kerumunan dan kebohongan/red) , aman-aman saja, tidak tersentuh hukum," jelasnya.
Menurutnya, dalam pandangan masyarakat sipil saat ini hukum menjadi alat politik penguasa untuk meringkus para pengkritik rejim.
BACA JUGA: Nyanyian Masinton Menohok, Kuping Jenderal Bintang 2 Bisa Panas
"Tidak mengherankan jika sejumlah NGO hilang kepercayaan kepada pemerintahan Pak Jokowi saat ini," tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
