GenPI.co 
GenPI.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai sorotan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meninjau kelebihan bayar dalam anggaran Formula E.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri pun turut angkat suara terkait polemik tersebut
Menurutnya, temuan tersebut bisa masuk sebagai korupsi bila terjadi di daerah lain.
BACA JUGA: Anies Didukung JK di Pilpres 2024, Sebegini Peluangnya
Akan tetapi, Rudi mengaku heran kepada KPK karena hingga sekarang tidak bergeming setelah mengetahui temuan tersebut.
"Saya melihat keanehan terjadi di KPK karena sampai sekarang tidak memanggil Anies. Kalau di daerah selain Jakarta, saya yakin cepat diselidiki," ujar Rudi kepada GenPI.co, Senin (9/8/2021).
BACA JUGA: Jusuf Kalla Belum Tentu Dukung Anies Baswedan di Pilpres
Dia menjelaskan Formula E segera akan dihentikan penggunaannya karena pandemi Covid-19.
Rudi lantas menyinggung commitment fee penyelenggaraan Formula E 2020 dan 2021 sebesar Rp 560 miliar yang tidak jelas hingga sekarang.
BACA JUGA: Banjir Kritikan, Anies Tetap Gelar Formula E
"Duit Rp 560 miliar itu kemana sekarang? Apa kabarnya? Itu, kan, bukan uangnya Anies, melainkan punya rakyat Jakarta," tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
