GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Ubedilah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu bingung memilih sosok calon panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini mekanisme sirkulasi panglima sudah tercantum dalam undang-undang.
"Mekanisme sirkulasi elite TNI yang saya maksud adalah menurut Undang-Undang 34/2004 yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan," kata Ubedilah dalam keterangannya, Jumat (13/8).
BACA JUGA: Taliban Rebut 2 Kota di Afganistan, AS dan Inggris Ngamuk
Karena itu, kata Ubedilah, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Adapun, pengangkatan tersebut bersifat kultural, bukan struktural. Jika merujuk ketentuan itu, maka pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi yang pensiun November mendatang menjadi giliran TNI AL.
BACA JUGA: PDIP Lebih Baik Oposisi, Tarik Menterinya dari Kabinet
Nah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berpeluang menjadi Panglima TNI.
"Saya termasuk meyakini bahwa siapa pun Kepala Staf di TNI, mereka adalah kader terbaik di matranya," ujarnya.
BACA JUGA: Suami Jenita Janet Bongkar Pas Main di Dapur, Idih Keluar Sekali
Dalam penentuan Panglima TNI, presiden perlu menggunakan logika UU dengan memperhatikan profesionalitas, integritas, loyalitas dan track record calon panglima.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
