GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin membeberkan hambatan pemerintah Presiden Jokowi.
Mualimin menjelaskan, bertepatan momentum hari kemerdekaan Indonesia menjadi titik di mana Jokowi harus mengevaluasi pemerintahannya.
"Hambatan terbesar rezim Jokowi dimulai ketika korban pelanggaran HAM 65', 1996, 1998, dan lainnya ditipu dan dikhianati. Janji penuntasan kejahatan HAM berat diciderai," katanya kepada GenPI.co, Selasa (17/8).
BACA JUGA: Suara Lantang DPR Sebut Jokowi Jalin Hubungan dengan Taliban
Sebagaimana diketahui, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu merupakan janji politik yang pernah disampaikan Jokowi pada 2014.
Dia menjelaskan, soal HAM menjadi catatan minor pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Dosen UI: Jokowi Jangan Tergesa-gesa Akui Rezim Baru Afghanistan
"Karena, rezim dibangun dari luka sejarah, akhirnya banyak penjahat HAM yang ikut menjalankan negara," jelasnya.
Menurutnya, kalau pelanggar HAM yang harusnya ditembak mat bukan malah ikut memerintah, tentu tidak ada lagi objektivitas kebenaran hukum.
BACA JUGA: Megawati Tunjuk Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP, Ternyata Hoax
"Membantai demi kekuasaan menjadi pilihan lumrah. Sebab, pelakunya melenggang bebas," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
