GenPI.co 
GenPI.co - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul angkat suara soal perkembangan terkait ibu kota negara atau IKN yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sesuai direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ruhut justru khawatir pemindahan ibu kota negara bisa saja dibatalkan oleh presiden pengganti Jokowi, bila tidak dibentengi dengan PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara) melalui amendemen UUD 1945.
"Ya, namanya kalau dia, siapa pun nanti jadi presiden, apa pun dia bisa melakukan (pembatalan pemindahan IKN, red). Apalagi, nanti kalau pendukung dia di DPR lebih kuat," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021) kemarin.
BACA JUGA: Novel Bamukmin: Tambah Gagal Paham Saja tuh Ruhut Sitompul!
Apalagi kata dia, DKI Jakarta sudah sangat crowded.
"Bisa (gagalkan, red). Padahal, ibu kota itu harus dipindahkan, bos. Pulau Jawa ini sudah crowded, lihatlah, tenggelamnya Jakarta, makin ngeri," lanjut mantan anggota Komisi III DPR itu.
BACA JUGA: Bahas Kasus Penistaan Agama, Ruhut Sitompul Sebut UAS
Lebih lanjut, pria berusia 67 tahun itu memandang amendemen UUD 1945 terbatas untuk menambah kewenangan MPR menetapkan PPHN, penting dilakukan.
Dia juga mendesak rencana amendemen UUD itu jangan dikait-kaitkan dengan penambahan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Blak-blakan Seret Refly Harun, Menohok Banget
"Penting amendemen itu. Jangan bicara amendemen seolah-olah presiden mau diperpanjang masa jabatannya, oh enggak. Enggak ada itu," tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
