GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari ikut buka suara merespons bergulirnya isu amendemen UUD 1945 untuk 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menurut saya 3 periode adalah bentuk pelanggaran konstitusional," jelas Feri Amsari kepada GenPI.co, Minggu (5/9).
Bukan tanpa alasan, menurut Feri Amsari, para pendiri bangsa Indonesia dan pelaku pengubahan UUD 1945 pada 1998 mengatakan bahwa konsep sistem presidensial membatasi jabatan hingga 2 periode saja.
BACA JUGA: Besok Rezeki 4 Shio Masuk Rekening, Keberuntungannya Top Banget
"Mengubah masa jabatan menjadi 3 periode itu sangat egois dan melanggar kepentingan konstitusional yang digagas para pendiri bangsa di tahun 1945 dan para pelaku pengubahan UUD pada 1998," ungkap Feri Amsari.
Feri Amsari lantas mengimbau Jokowi agar tidak melakukan hal yang sama seperti Orde Lama dan Orde Baru dalam membangun rezimnya.
BACA JUGA: Rezeki September Bikin Isi Rekening 4 Zodiak Tak Pernah Habis
"Jadi, jangan sampai Jokowi mengulangi kisah Presiden Soekarno dan Soeharto dengan menambah masa jabatannya," tegasnya.
Di sisi lain, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Jokowi memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri jika ingin menolak usulan 3 periode tersebut.
BACA JUGA: 4 Shio Borong Keberuntungan, Rezeki Dahsyat Masuk Rekening
"Jokowi bisa saja menyatakan keberatannya melalui statement politik, menyatakan dengan tegas bahwa dia memang tidak menginginkan adanya perubahan itu," ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (5/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
