Pernah Ditangkap Bareskrim, Ini Profil Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto, (BW), ketua tim kuasa hukum pemohon di sidang PHPU, Jumat (14/6) di MK. (Foto: RIzal Kris/GenPI.co)
Bambang Widjojanto, (BW), ketua tim kuasa hukum pemohon di sidang PHPU, Jumat (14/6) di MK. (Foto: RIzal Kris/GenPI.co)

GenPI.co - Bambang Widjojanto jadi sorotan media pada Jumat (14/6). Dalam sidang perdana MK, ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi itu menyampaikan keberatan-keberatan kubu 02 atas hasil pemilu 2019.

Bambang Widjoyanto atau BW, bukan orang baru dalam dunia hukum Indonesia. Salah satu pencapaian dalam karirnya adalah menjadi Wakil  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Namun pada tahun 2015, saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto pernah ditangkap oleh Bareskrim Polri berkaitan pilkada pada tahun 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat itu banyak yang menilai penangkapannya janggal dan sarat kepentingan. Setahun berselang kasusnya pun mengambang di Kejaksaan.

Baca juga: 

Pedagang PRJ Berharap Sidang MK, Tak Pengaruhi Jumlah Pengunjung 

BW: Gaji ke-13 dan THR Adalah Bentuk Kecurangan Pemilu 

BW di Sidang MK: Ajakan Pakai Baju Putih Langgar Asas Pemilu 

Bambang Widjojanto (BW) Dilaporkan Tim Advokat ke Peradi, Kenapa? 

Dia mengawali kariernya dengan bergabung ke beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti LBH Jakarta dan LBH Jayapura (1986-1993). Pada 1995-2000, Bambang menggantikan Adnan Buyung Nasution sebagai Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Pada periode tahun 2004-2012, BW sudah bekerja di beberapa tempat; sebagai  Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004-2012), National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform (2005-2012), anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (2008-2012) dan juga anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008-2012).

Bambang Widjojanto juga yang membidani kelahiran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama almarhum Munir. Ia juga salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN. BW juga turut mendirikan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 1999-2009. Di  ICW, ia bahkan  ditunjuk menjadi ketua Dewan Kode Etik.

Pada 2008, BW yang pernah kuliah Sastra Belanda di Universitas Indonesia menjadi anggota Komisi Nasional Kebijakan Governance. Kemudian pada 2010 menjadi anggota Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di tahun 2010 juga, BW menjadi dosen tetap Universitas Trisakti.

Baru pada 16 Desember 2011, Doktor Ilmu Hukum, Lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2009 ini memegang jabatan sebagai Wakil Ketua KPK.

Berikut data pribadi Bambang Widjojanto dilansir dari intisari.com

Data Pribadi:

  • Nama Lengkap: Bambang Widjojanto
  • Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959
  • Agama: Islam
  • Jabatan: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (16 Desember 2011-2015)

Pendidikan

  • SD, Jakarta (1973)
  • SMP, Jakarta (1976)
  • SMA, Jakarta (1979)
  • S-1, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta (1985)
  • S-2, Pascasarjana dari The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (LLM) (2001)
  • S-3, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)

      Khusus :

  • Internship Programme oleh Asia Watch, New York (1992)
  • Kursus Asisten Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) (1993)
  • Internasional Courses of Human Rights Law, Belanda (1995)

Perjalanan Karier

      Pekerjaan :

  • Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004)
  • Staf Litigasi LBH Jakarta (1984-1986)
  • Menangani kasus Tanjung Priok, dan lain-lain, Jakarta (1984-1985)
  • Menangani kasus-kasus subversi (salah satunya kasus proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia Barat (1986-1993)
  • Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986-1993)
  • Staf Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986 - 1996)
  • Direktur Operasional Yayasan LBH Indonesia (1993-1998)
  • Penasihat Hukum dalam kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus gugatan, Malang (1994)
  • Penasihat Hukum dalam gugatan Dep. Tamben, Kasus dana reboisasi, kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus EDP (1995)
  • Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1999 (1999)
  • Ketua Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (1999)
  • Koordinator pada Program Konstitusi dan Pemilu Cetro (2001)
  • Partnership - Konsultan di Bidang Anti Korupsi (2002)
  • Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Yayasan TIFA (2002-2003)
  • Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (2002)
  • Partnership - Penasihat di Bidang Pemilu (2002)
  • Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004-2012)
  • National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform (2005-2012)
  • Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (2008-2012)
  • Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008-2012)

     Pemerintahan :

  • Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2015)

PENGHARGAAN :

  • Menerima Sertifikat Amdal A (1987)
  • Menerima Lisensi sebagai Advokat Mahkamah Agung (1988)
  • Menerima Robert Kennedy Human Rights Awards Washington DC (1993)

Simak juga video menarik berikut



RELATED NEWS

My Trip Story

Oleh:
Hafid Arsyid
Reporter
Hafid Arsyid

KULINER