GenPI.co 
GenPI.co - Politikus PDIP Ruhut Sitompul merespons tudingan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin yang mengaitkan vonis Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara swab test di RS UMMI Bogor, Jawa Barat dengan kepentingan politik penguasa.
Diketahui, putusan perkara HRS di tingkat banding oleh majelis hakim PT DKI Jakarta pada Senin (30/8) lalu, memperkuat vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menghukum Habib Rizieq empat tahun penjara.
Kubu Habib Rizieq Shihab pun berencana mengajukan kasasi atas putusan PT DKI tersebut ke Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi hal tersebut, Ruhut menegaskan Indonesia negara hukum dan intervensi terhadap pengadilan oleh siapa pun tidak dibenarkan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun MA.
"Faktanya sudah dilihat, sekarang (perkara HRS, red) sudah sampai ke pengadilan tinggi," kata Ruhut dikutip dari JPNN.com, Senin (6/9).
Eks politikus Partai Demokrat itu justru khawatir bila HRS mengajukan banding dan terus merecoki pengadilan, hukuman eks imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu bisa berubah.
BACA JUGA: Kapitra Ampera Sentil Habib Rizieq: Mana Pasukan Umat Islam...
"Jangan nanti di Mahkamah Agung, direcoki lagi, bahkan hukumannya tambah. Hati-hati lho," ujar Ruhut.
Ruhut pun menyarankan agar pihak HRS menerima putusan pengadilan yang nyatanya sudah lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
"Oleh karena itu, sudahlah, terima sajalah putusan itu. Itu sudah ringan kok. Siapa bilang hukuman itu berat," tandas Ruhut.
BACA JUGA: Eggi Sudjana: Putusan Habib Rizieq di Kasus RS Ummi Pesanan Rezim
Sebelumnya, Novel Bamukmin meyakini Habib Rizieq diadili bukan karena perkara pidana, melainkan akibat kepentingan politik penguasa.
Maka dari itu, tim Habib Rizieq berencana mengajukan kasasi atas putusan tersebut. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Kapitra Ampera: Kekuatan Politik Apa yang Dimiliki Habib Rizieq?
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
