GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyoroti kasus yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga sebagai anggota DPR Hasan Aminuddin.
Dalam kasus tersebut, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin diduga memasang tarif untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.
“Ini korupsi kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu bupati dan suaminya anggota DPR RI. Coba bisa bayangkan Pjs kades saja dijual belikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo," ujar Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
BACA JUGA: Firli Bahuri Tegas, Bongkar Aliran Duit Rp 3 M Aziz Syamsuddin
Bahkan, semua keputusan yang diambil Puput Tantriana Sari termasuk proses seleksi jabatan harus mendapat persetujuan dari suaminya, Hasan Aminuddin.
"Semua keputusan yang akan diambil bupati harus dengan persetujuan suami bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya dan suaminya membubuhkan paraf dulu," ungkap Firli.
BACA JUGA: Pernyataan Firli Bahuri Tegas, Azis Syamsuddin Siap-siap
Jenderal bintang tiga Polri itu juga menyebut bahwa sebelum kerja saja setiap calon kepala desa ini akan menanggung beban berat.
"Pejabat yang diangkat bupati adalah orang yang akan bekerja membantu bupati tetapi belum kerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau begini, jangan berharap rakyat mendapat pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat," tegas Firli.
BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Azis Syamsuddin, Ada Apa?
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
