GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait isu reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, presiden harus menggunakan sumber daya manusia atau tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, jika benar-benar ingin melakukan rehuffle kabinet.
“Reshuffle kali ini harus diisi oleh orang-orang profesional dan bukan dari partai politik,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (13/9).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, orang-orang dari partai politik memiliki konflik kepentingan yang bisa menghambat hal-hal esensial, seperti penanganan Covid-19.
“Kebutuhannya Pak Jokowi di periode ke-2 sejak awal pandemi ini adalah soal penanganan covid-19. Semua jajarannya menteri kabinet harus lari kencang menangani pandemi,” katanya.
Selain itu, Adib juga melihat satu permasalahan yang tak kalah penting, yakni memperbaiki perekonomian di tanah air.
“Yang jadi PR memang penanganan Covid-19. Tapi meningkatkan perekonomian di Indonesia juga tak bisa diabaikan. Perbaikan kedua hal tersebut harus cepat diatasi,” tandasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan.
Sebab, menurutnya hal itu merupakan hak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan tersebut.
"Hanya presiden yang berhak menyampaikan reshuffle kepada publik," ujar Fadjroel.
Fadjroel juga menyampaikan bahwa saat ini para pembantu presiden sedang disibukkan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung usai.
"Presiden dan menteri-menteri kabinet sedang fokus menangani pandemi Covid-19. Reshuffle hak prerogatif presiden," tandasnya. (*)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
