Pengamat Minta Kapolri Lebih Sering Beri Pendidikan ke Bawahannya

GenPI.co - Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dibahas pengamat. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto angkat suara soal ini.

Seperti diketahui, Kapolri telah meminta aparati kepolisian untuk membenahi cara mengatasi demonstrasi kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kepolisian itu salah satu institusi sipil yang dibenarkan oleh UU untuk penegakan hukum dan ketertiban,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Jumat (17/9).

BACA JUGA:  Kapolri Listyo Sigit Disorot Tajam, Jokowi Ikut Terseret

Menurutnya, menyatakan pendapat baik dalam bentuk tulisan atau pun lisan tidak dilarang di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Menyatakan pendapat di hadapan seorang presiden yang sedang lewat tentunya tidak dilarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kapolri itu sudah tepat,” katanya.

BACA JUGA:  Pengakuan Presiden Jokowi Mengejutkan: Saya Sudah Tegur Kapolri

Menurut Satyo, telegram dari kapolri memperjelas kewenangan polisi dalam menghadapi situasi di lapangan saat ada kunjungan presiden ke suatu tempat.

Dirinya juga memaparkan bahwa kewenangan tersebut sesuai UU no 2 thn 2002 tentang Kepolisian RI yang lahir di era reformasi demokratis.

BACA JUGA:  Suara Lantang Ferdinand Hutahaean, Seret Kapolri Listyo Sigit

“Harapannya agar Kepolisian menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan bekerja berdasarkan UU dengan tidak melampaui kewenangannya,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News