GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengakui persoalan TNI dengan politik tidak bisa dihindarkan hingga saat ini.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan residu masa lalu.
"Pada masa Orde Baru, ketika TNI masih mendapat peran yang sangat besar di ruang sosial politik. Itu tidak salah, karena memang negara yang mengatur," ujar Khairul Fahmi di Kawasan Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021) kemarin.
BACA JUGA: Sederet PR Besar Menanti Calon Panglima TNI, Termasuk Soal Papua
Namun, sejak reformasi tercetus amanat agar TNI tidak lagi mengambil ruang yang terlalu besar untuk masuk ke ruang politik.
"Bursa panglima TNI banyak yang mengaitkan dengan isu-isu politik elektoral 2024, padahal sebenarnya tidak berkaitan secara langsung," bebernya.
BACA JUGA: Sosok Panglima TNI Harus Paham Soal Ini
Khairul Fahmi menambahkan TNI dalam hal ini punya tugas dan peran yang strategis menjelang pemilu 2024.
Hal itu bukan berarti berkaitan langsung politik praktisnya, tapi pengamanan agar proses demokrasi berjalan lancar.
BACA JUGA: Bursa Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR Sebut 3 Nama
"Jadi bukan soal politik praktisnya, tapi bagaimana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto nanti bisa mengawal ini tadi (pesta demokrasi), menjadi sesuatu yang lancar dan sukses," terang dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
