GenPI.co 
Novel memaparkan pula soal Komnas HAM dan Ombudsman RI yang menemukan adanya pelanggaran HAM serta maladministrasi dalam proses TWK.
Menurutnya, KPK seharusnya menunggu apa kata Presiden Jokowi karena dua putusan itu disampaikan ke Jokowi.
"Itu jelas ditemukan, bukti-buktinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan ke Bapak Presiden. Kami juga tahu bahwa MK telah membuat keputusan pada dasarnya mengatakan norma TWK dinyatakan konstitusional, tetapi implementasinya tidak berarti boleh melawan hukum," jelas Novel Baswedan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat.
BACA JUGA: Doa Tembus Langit, Nasib 4 Shio Berubah Total, Siap Kaya Mendadak
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9)
"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," jelas Jokowi.
BACA JUGA: Manfaat Buah Melon Benar-Benar Dahsyat, Wanita Bisa Terbelalak
Jokowi mengungkapkan, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah ada penanggung jawabnya.
Apalagi, menurut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Rezeki 4 Zodiak Berkah, Uangnya Mengucur Deras Masuk Rekening
"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," jelas Jokowi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
