GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari memberi tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memecat 56 pegawai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan per 30 September ini.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tidak semua masalah dibebankan kepadanya. Termasuk masalah internal KPK tersebut.
“Pernyataan presiden itu di luar nalar bertata negara,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (22/9).
BACA JUGA: Pengamat Bongkar Manuver Jokowi, Wacana 3 Periode Bisa Terjadi
Menurut Feri, secara prinsip dan teoritis presiden memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam sistem presidential.
“Jadi,tidak mungkin segala permasalahan tidak bermuara kepadanyanya,” tuturnya.
BACA JUGA: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Jadi Menhub, Budi Karya Out
Oleh sebab itu, menurutnya, sikap Jokowi seolah-olah menolak tanggung jawab sebagai presdien.
“Harus diingat, bahwa presdien wajib menjalankan putusan mahkamah konstitusi. Yaitu, tidak merugikan pegawai KPK dalam hal apapun,” katanya.
BACA JUGA: Kaesang Bongkar Gaji Gibran, Bikin Ngelus Dada
Feri Amsari juga mengingatkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI dan usulan Komnas HAM juga harus ditindaklanjuti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
