Pemerintah Didesak Perpanjang Jabatan 271 Kepala Daerah

GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga memprediksi rakyat di daerah akan menderita jika dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) selama bertahun-tahun.

Hal ini menyusul Pilkada serentak yang dijadwalkan mundur pada November 2024.

Akan ada 101 daerah yang tidak melaksanakan pilkada 2022 dan 170 daerah pada tahun 2023.

BACA JUGA:  Mahfud MD dan Tito Bahas Pilkada Serentak 2024, Ini Hasilnya

"Sungguh mengerikan bila ada 271 daerah yang dipimpin Plt," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (27/9). 

Sebab, selama bertahun-tahun rakyat harus menunggu kepala daerah definitif, baru bisa diambil kebijakan strategis atas persoalan yang mereka hadapi.

BACA JUGA:  Pengamat Politik Bicara Pilkada 2022, Singgung Papua

"Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan 271 Plt. Tentu ini bukan jumlah sedikit yang harus disiapkan menteri dalam negeri," tuturnya.

Jamiluddin mempermasalahkan, apakah tersedia 271 PLT yang benar-benar mumpuni. 

"Untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu percaya diri seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Plt 2022 dan 2023," lanjutnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News