TNI-Polri Jadi Plt Kepala Daerah Disebut Bawa Konflik

GenPI.co - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai penempatan anggota TNI dan Polri aktif sebagai Plt Kepala Daerah kurang tepat. 

Menurutnya, pemerintah sebaiknya bisa melihat potensi lain dari aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Dalam Negeri. 

"Pemerintah seharusnya tidak melibatkan TNI atau Polri turut campur ke dalam urusan politik," beber Khairul kepada GenPI.co, Minggu (26/9). 

BACA JUGA:  Opsi TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Begini Dampak Buruknya

Khairul menjelaskan hal itu karena belum ada aturan jelas mengenai TNI-Polri aktif sebagai pengganti kepala daerah. 

Sementara itu, dia menyarankan pemerintah agar tidak membedakan TNI-Polri dengan petugas sipil. 

BACA JUGA:  Polemik TNI-Polri Jadi Kepala Daerah, Fernando EMaS Tak Setuju

"Berhentilah memerankan mereka sebagai superhero. Menjadikan lembaga TNI-Polri tampak superior dan aparatur sipil negara (ASN) pada posisi inferior," jelasnya. 

Dengan demikian, pemerintah perlu melihat potensi konflik politik yang mana terjadi terhadap kedua lembaga dengan masyarakat sipil. 

Sebab, kata dia, TNI dan Polri perlu menjauhi urusan politik yang hanya akan menambah polemik di pemerintahan daerah. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News