GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Agustin Teras Narang buka suara soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Ia mengingatkan pemerintah agar lebih realistis dalam melihat rencana pemindahan ibu kota negara.
Hal ini disampaikan Teras Narang saat Rapat Kerja Komite I DPD dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung DPD, Senin (4/10).
Teras Narang juga menyoroti masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi.
"Terlebih sisa waktu efektif kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tinggal sekitar 2,5 hingga tiga tahun lagi, yang dalam hemat saya tidak memadai untuk sebuah agenda besar," kata
Menanggapi pernyataan Teras Narang, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang mengatakan bahwa pemerintah pusat terus membangun infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara.
BACA JUGA: Rizal Ramli Kritik Pemindahan Ibu Kota, Nanti Penghuninya China
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai penunjang calon ibu kota baru, telah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp275 miliar.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mulai membangun jalan lingkar di wilayah Kecamatan Sepaku dan peletakan batu pertama dilaksanakan Rabu (29/9).
"Informasi yang kami terima paket pengerjaan pembangunan jalan lingkar itu sudah dilelang Kementerian PUPR," kata Nicko Herlambang di Penajam, Sabtu.
Kementerian PUPR juga mulai melakukan pekerjaan rehabilitas akses jalan pelabuhan PT ITCI (International Timber Corporation Indonesia) Hutani Manunggal atau IHM sepanjang 8.724 kilometer dengan anggaran Rp13 miliar.
Menurut Nicko, anggaran sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
"Total anggaran yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan jalan di ibu kota negara baru lebih kurang Rp275 miliar," kata Nicko Herlambang. (antara/jpnn)
BACA JUGA: Datang ke DPR, Suharso Serahkan Supres RUU Ibu Kota Negara
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
