GenPI.co 
Lantas, Presiden Jokowi mencontohkan seperti perizinan untuk pembangkit listrik yang sangat berbelit-belit dan kompleks.
Hal itu lantaran terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.
Selain itu, waktu yang diperlukan mencari semua izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun bahkan ada yang tujuh tahun.
BACA JUGA: 2 Tahun Jokowi Maruf, Melemahnya Oposisi Nyalakan Alarm Bahaya
"Ada yang tujuh tahun, mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh, misalnya, di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi," tegas dia.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan BUMN tentang pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar.
BACA JUGA: PLN Luncurkan Promo Super Dahsyat Tambah Daya, Hanya Rp 202.100
Apalagi kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua," ungkap Jokowi.
BACA JUGA: Begini Strategi Erick Thohir Gaet Suara Milenial di Pilpres 2024
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir diminta untuk tidak lagi memberikan proteksi pendanaan atau fasilitas kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Jokowi Sentil Erick Thohir dan PLN saat Pertemuan dengan Dirut BUMN
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
