GenPI.co 
"Situasi pandemi, alih-alih menghambat konsolidasi oligarki, saya lihat justru malah mengakselerasi konsolidasi tersebut," tegasnya.
Dalam catatannya, terdapat sejumlah kebijakan besar di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersifat mengkonsolidasi kekuasaan oligarki.
Melalui kebijakan-kebijakan ini, eksekutif memperbesar kewenangannya untuk 'melayani oligarki', sembari menggerogoti fungsi kewenangan parlemen.
BACA JUGA: Hanya Menunggu Waktu, Rezeki 3 Zodiak Bisa Mengucur Deras
"Kebijakan yang melayani kepentingan oligarki itu, secara brutal dan mencolok, ada tiga," jelas Fadli Zon.
Pertama, omnibus law Cipta Kerja. Ini menurut Fadli Zon adalah undang-undang yang brutal, karena telah memberi Presiden kekuasaan legislasi yang sangat besar, sehingga bisa mengubah 79 undang-undang sekaligus.
BACA JUGA: Bawang Putih Campur Jahe Khasiatnya Dahsyat, Istri Lemas Bahagia
Bayangkan, undang-undang ini terdiri dari 11 kluster, mengatur mulai dari soal perizinan usaha, koperasi, investasi, ketenagakerjaan, fiskal, tata ruang, agraria, lingkungan hidup, konstruksi dan perumahan, kawasan ekonomi, hingga soal barang dan jasa.
"Meskipun judulnya adalah 'Cipta Kerja', namun isinya tak lain sekadar melayani kepentingan para pemilik modal dan oligarki yang menjadi kroni," jelas Fadli Zon.
BACA JUGA: Tips Zoya Amirin Agar Wanita Bisa Makin Nikmat Saat Begituan
"Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut bukanlah menjadi milik para pekerja, atau pencari kerja, melainkan milik para oligarki yang saat ini menguasai perekonomian kita," sambungnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
