GenPI.co 
GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera menilai harus ada tindakan luar biasa untuk mengatasi kasus korupsi.
"Menghadapi kasus tindak pidana extraordinary perlu tindakan extraordinary pula. Pemberantasan korupsi merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan," ujar dia kepada GenPI.co, Selasa (2/11/2021).
Menurutnya, secara prinsip pemberantasan korupsi adalah upaya yang saling terintegrasi antara penindakan-pencegahan serta pendidikan.
BACA JUGA: Mardani Ali Sera Senggol Mahkamah Agung, Keputusan Aneh
"Kasus korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa. Harus ada pengetatan. Karena kalau itu semua tidak ada, semangat pemberantasan korupsi di negeri ini kian menurun," jelasnya.
Di samping itu, Mardani Ali Sera turut menyinggung langkah Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
BACA JUGA: Mardani Lantang Buka-bukaan: PKS Pilih Ganjar di Pilpres 2024
Dirinya menilai ketentuan PP itu diletakkan sebagai upaya terakhir bagi usaha penegakan hukum untuk mengurangi keberanian melakukan korupsi.
Bahkan, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pertimbangan MA tentang unsur kekhilafan dalam kasus korupsi sangat mengada-ngada.
BACA JUGA: Mardani PKS Lontarkan Kritik Soal Proyek Kereta Cepat, Menohok!
"Korupsi pasti dilakukan dengan terencana, ada rencana matang, sehingga pengetatan lewat remisi perlu dilakukan," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
