GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Sosial Politik UNRAM sekaligus Anggota BEM SI Noly Aditiya Ali Putra angkat suara terkait perlemahan pemberantasan korupsi di tanah air.
Menurutnya, langkah Mahkamah Agung yang mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menambah beban pemberantasan korupsi.
Dirinya lantas mangatakan bahwa mahasiswa memiliki cara sendiri untuk menyarakan keresahan tersebut.
BACA JUGA: ICR: Peran Emak-emak Penting Menjelaskan Pendidikan Antikorupsi
"Kalau dari kami para mahasiswa, tentunya hanya dengan melalui gerakan ekstraparlementer politik yang paling efektif. Kami aksi turun langsung ke jalan," ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (3/11).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, hal tersebut merupakan langkah paling efektif.
BACA JUGA: Ganti Nama Jadi Meta - Masalah Facebook Dibongkar Mantan Agen CIA
"Karena kalau hanya berbentuk perundingan, pasti akhirnya ngibul. Sebab, kita tahu banyak kepentingan di dalamnya," katanya.
Kendati demikian, dirinya mengakui masih banyak aliansi mahasiwa yang berkubu-kubu sendiri dan belum memiliki kesadaran untuk persatuan.
"Saat ini kami masih banyak terkotak-kotakan dalam keadaan yang seharusnya kita bersatu, kita tunggu masanya untuk menuntaskan era reformasi yang belom tuntas," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
