GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait revisi upah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seperti diketahui, Anies Baswedan resmi menaikkan nilai UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen. Hal ini lantas membuat pengusaha yang tergabung dalam Apindo kebakaran jenggot.
"Secara politis, wajar apabila Anies mengkapitalisasikan seluruh pencapaiannya," ujar Adib kepada GenPI.co, Kamis (23/12).
BACA JUGA: Kabar Buruk dari Wisma Atlet, Semoga Baik-baik Saja
Terlebih lagi, menurut Adib, Anies perlu melakukan pencitraan untuk mendulang popularitas di sisa masa akhir jabatannya sebagai gubernur.
"Untuk tujuan pencitraan, mendulang popularitas dan elektabilitas terhadap dirinya. Ingat juga bahwa dia sosok potensial yang akan bertarung di 2024," ucapnya.
BACA JUGA: Gawat, Prediksi Harga Shiba Inu, Mengerikan
Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai revisi UMP DKI 2022 yang dilakukan oleh Anies membuat gaduh masyarakat.
"Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya," ujar dia.
BACA JUGA: Teroris di Kalteng akan Lancarkan Aksinya Malam Tahun Baru
Sebab, menurutnya, kondisi hubungan antara buruh dan pengusaha pun semakin keruh karena aturan yang berubah-ubah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
