GenPI.co 
GenPI.co - Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (Ansipol) Yuda Irlang menilai perjuangan perempuan untuk memperoleh kebijakan afirmatif untuk representasi politik sangat berat.
Walaupun saat ini kebijakan afirmatif 30 persen untuk perempuan sudah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih belum berjalan baik.
“Implementasinya masih ‘ecek-ecek’ dan masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya dalam webinar “Memastikan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu 2024”, Selasa (4/1).
BACA JUGA: Kata Ferdinand Hutahaean, Novel Bamukmin Harus Beri Bukti
Menurut Yuda, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari ambang batas 30 persen, baik pusat hingga daerah.
Hal tersebut tentu mendapat sorotan yang cukup tajam dari pihak internasional, terutama Komite Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
BACA JUGA: Soal RUU IKN, Pengamat: Jangan Buru-buru Seperti Ciptaker
“Pada 2007, Indonesia dapat rapor merah dan dapat teguran keras karena belum bisa meningkatkan angka keterwakilan perempuan,” ungkapnya.
Yuda mengatakan bahwa Indonesia sudah tergabung dan meratifikasi beberapa konvensi internasional yang memperjuangkan hak perempuan.
BACA JUGA: Kasus Edy Rahmayadi Jewer Coki Sudah di Polisi, Siap-siap!
Mulai dari CEDAW, Beijing Platform for Action, hingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
