GenPI.co 
GenPI.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa capaian luaran dari dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat belum maksimal.
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Kemendagri Marisi Parulian mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) kedua wilayah tersebut masih berada di tiga terbawah secara nasional sejak 2002.
“Hal itu tentu masih butuh diakselerasi lagi,” ujarnya dalam acara “Memahami Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, Sabtu (22/1).
BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Isu Papua Jadi Tantangan Bagi Pemerintah
Marisi memaparkan dana otsus tak membuat pemerintahan Papua dan Papua Barat tak mengalami perbaikan tata kelola.
“Hingga hari ini, belum ada norma perbaikan tata kelola dana otonomi khusus secara komprehensif,” papar Marisi Parulian.
BACA JUGA: Perang Antarsuku Bikin Jayawijaya Papua Mencekam
Selain itu, perencanaan pembangunan Papua dan Papua Barat belum terintegrasi, baik pada tingkat daerah maupun pusat.
“Perencanaan itu belum terintegrasi antara RPJMN dan RPJMD,” tuturnya.
BACA JUGA: Perdana Menteri Selandia Baru Batal Menikah, ini Penyebabnya
Lebih lanjut, Marisi mengatakan bahwa dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat tak memiliki target kinerja yang mumpuni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
