GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) Gurun Arisastra megaku kecewa terkait adanya wacana yang menentang demokrasi.
Menurut Gurun Arisastra, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden telah mencoreng demokrasi.
Pasalnya, Gurun Arisastra mengatakan UUD 1945 telah mengatur itu semua, yang mana lahir berkat reformasi.
BACA JUGA: Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
"Aturan ini, kan, lahir berawal dari gerakan mahasiswa untuk reformasi. Jadi, kita tidak boleh lupa gerakan yang dilaksanakan berdarah-darah demi tercapainya demokrasi atau reformasi," jelas Gurun Arisastra kepada GenPI.co, Selasa (8/3).
Gurun Arisastra menjelaskan, presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali.
BACA JUGA: Minum Air Rebusan Daun Salam Campur Madu, 3 Penyakit Ganas Ambrol
Oleh karena itu, Gurun Arisastra menilai wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden telah mengingkari konstitusi.
Jika wacana itu tetap digulirkan atau bahkan terjadi, Gurun Arisastra merasa kekejaman demokrasi makin nyata terjadi.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget
"Kita mau mengubah demokrasi dengan wacana ini? Apa tidak kejam kita? Apa tidak menciptakan kemunduran itu? Cobalah kita renungkan," ungkap Gurun Arisastra.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
